Sosial Budaya Daerah

Kategori / Bidang Data: 

Pada tahun 2000, jumlah penduduk tersebut berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000) telah bertambah menjadi sebanyak 8.096.809 jiwa, kemudian tahun 2002 mencapai 8.529.799 jiwa, tahun 2003 sekitar  8.956.229 jiwa, dan tahun 2004 meningkat kembali menjadi 9.083.114 jiwa dan hampir separuhnya (49,27%) adalah penduduk perempuan. Berdasarkan sebarannya jumlah penduduk tertinggi adalah di Kabupaten Tangerang yaitu 3.194.282 jiwa (35,17%) dan Kabupaten Serang dengan jumlah 1.834.514 jiwa (20,20%). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama kurun waktu 2003-2004 mencapai 1,42%, dimana laju tertinggi khususnya terjadi di Kabupaten Serang (3,24%), Kota Tangerang (1,77%), Kabupaten Pandeglang (1,75%); dan Kota Cilegon (1,70%).

Angka kepadatan penduduk Banten dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data dua sensus terakhir, yaitu tahun 1990 sebesar 678 orang per km2, tahun 2000 sebesar 920 orang per km2 meningkat menjadi 1.032 orang per km2 pada tahun 2004. Bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun secara tidak langsung akan berimbas kepada meningkatnya jumlah rumah tangga. Jumlah rumah tangga pada tahun 2001 mencapai 2.062.472 rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 2.180.336 rumah tangga hingga tahun 2004.

Pencapaian pembangunan manusia dapat diindikasikan dengan angka IPM akan terus meningkat dari tahun ketahun 63,78 (tahun 2000), 66,63 (tahun 2001),  67,25 (tahun 2002), dan 68,4 (tahun 2004) dan 68,8 (tahun 2005). Laju kecepatan pencapaian pembangunan manusia di Propinsi Banten selama kurun waktu 1999 – 2002 mencapai 2,1 persen per tahun dan menempati urutan ketiga setelah propinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta

Secara umum, usia harapan hidup menunjukkan kenaikan dari 62,4 tahun pada tahun 2002 meningkat menjadi 64,1 tahun pada tahun 2005. Artinya peluang hidup penduduk Banten bertambah rata-rata 1,7 tahun. Dapat dikatakan rata-rata bayi yang lahir di Propinsi banten pada tahun 2005 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 64,1 tahun. Bila dibandingkan dengan angka nasional pada tahun 2002 yang telah mencapai 66,2 tahun, angka harapan hidup penduduk Banten relatif masih rendah.  Angka melek huruf yang diatas rata-rata nasional  (89.5) yaitu 94.7. Peningkatan angka IPM juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan provinsi. Fakir miskin pada provinsi Banten yang stabil dari tahun 2004 ke tahun 2005 yaitu 387.292 keluarga. Berdasarkan data statistik provinsi Banten dari tahun 1999-2004 jumlah dan presentase penduduk miskin di Banten terus menurun.Meningkatnya daya beli masyarakat dapat dilihat dari angka konsumsi perkapita riil sera indeks daya beli atau indeks pendapatan. Berdasarkan rata-rata konsumsi perkapita riil penduduk Banten pada tahun 1999 mencapai Rp. 579,6 ribu per kapita setahun. Konsumsi perkapita menunjukkan trend meningkat dari tahun 1999 menjadi Rp. 608,7 ribu pada tahun 2002 dan kembali naik menjadi Rp. 613,3 ribu pada tahun 2005. Peningkatan indeks daya beli atau indeks pendapatan dari sebesar 57,5 % pada tahun 2002 naik menjadi 59,1 % pada tahun 2005 atau mengalami kenaikan 1 persen ke arah besaran daya beli ideal.

 

A.       Pendidikan

Gambaran pendidikan di Provinsi Banten dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks pendidikan ( yang terdiri dari Indeks lama sekolah dan indeks melek huruf), partisipasi sekolah, rasio Guru-murid, pengeluaran pendidikan, angka putus sekolah.

Indeks pendidikan Banten tahun 2004 mencapai 81,0%, meningkat dari tahun 2002 sebesar 79,9%. Rata-rata lama sekolah penduduk Banten tahun 2004 mencapai 8,2 tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 7,2 tahun. Dalam bentuk indeks lama sekolah penduduk Banten mencapai 54,7%. Lama sekolah penduduk Banten mengalami peningkatan dari 7,9 tahun ( tahun 2002 ) menjadi 8,2 tahun pada tahun 2004. Menurut kabupaten/kota dapat diuraikan bahwa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh SD/sederajat, sedangkan Kota Tangerang dan Kota Cilegon didominasi oleh SLTA. Indeks lama sekolah menurut Kabupaten/Kota yang berada diatas angka Provinsi Banten adalah Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang

Angka melek huruf penduduk Banten tahun 2005 mencapai 95,0%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 90,9%. Pada tahun 2005 masih terdapat penduduk buta huruf sebanyak 4,4%, dengan rincian penduduk laki-laki buta huruf sebanyak 2,5% dari total penduduk laki-laki dan penduduk perempuan buta huruf sebanyak 6,3% dari total penduduk perempuan.

Angka partisipasi sekolah cukup beragam antar jenjang pendidikan, diamana pada tahun 2004  APM SD sebesar 94,1%, SLTP sebesar 63,8% dan SLTA sebesar 39,7% sedangkan APK SD sebesar 106,3 %, SLTP sebesar 79,9% dan SLTA sebesar 49,6%, yang menunjukan bahwa masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan ke SLTP dan SLTA.

Bila dibandingkan dengan keadaan Indeks Lama Sekolah tahun 2000 dengan rata-rata lama sekolahnya yang mencapai 7,9 tahun,  pencapaian indeks lama sekolahnya adalah 52,7%, sedangkan pada tahun 2004 dengan rata-rata lama sekolah 8,5 tahun, maka indeks lama sekolah mencapai 56,7%. Berdasarkan data tersebut adanya peningkatan sebesar 4 persen, namun secara umum kondisi tersebut menggambarkan bahwa sumber daya manusianya masih relatif rendah, serta dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal penduduk Banten baru mencapai sekitar 56,7% dari seluruh lama pendidikan ideal yang mestinya dijalani yaitu 15 tahun (100%). Indeks lama sekolah menurut Kabupaten/Kota yang berada diatas angka Provinsi Banten adalah Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang

Angka melek huruf penduduk Banten tahun 2004, bila dijadikan indeks melek huruf nilainya sama yaitu 94,7% yang berarti pencapaiannya belum mencapai nilai maksimal 100 atau masih tersisa sebesar 5,3% yang buta huruf. Akan tetapi angka indeks melek huruf diatas mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2002 yang besarnya mencapai 93,8%. Secara Nasional indeks melek huruf Provinsi Banten berada  diatas tingkat melek huruf nasional yaitu sebesar 89,5%. Sedangkan untuk Indeks Tingkat Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2004 sebesar 82,0%, mengalami peningkatan 1,9% dari tahun 2002.

Dilihat dari akses kepelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak, khususnya usia pendidikan dasar (7 – 15 tahun) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Ini berarti ada peningkatan dalam pembangunan pendidikan perspektif pemerataan pendidikan, dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun (usia SD) telah meningkat dari 94,1% pada tahun 2000 menjadi 96,9% pada tahun 2004. APS anak usia 13-15 tahun (usia SLTP) juga menunjukkan peningkatan dari 72,5%  pada tahun 2000 menjadi 81,9% pada tahun 2004. Demikian pula untuk anak usia 16-18 tahun meskipun angkanya semakin mengerucut dibanding kelompok anak usia dibawahnya, juga telah meningkat dari 45,1% pada tahun 2000 menjadi 51,4% pada tahun 2004.

APM SD meskipun kenaikannya cukup lambat, namun menunjukkan peningkatan dari 91,7% tahun 2000 menjadi 94,1% pada tahun 2004. Dalam periode yang sama APM SLTP mengalami peningkatan dari 55,0% pada tahun 2000 menjadi 63,8% pada tahun 2004, sedangkan APM SLTA telah meningkat dari 35,3% menjadi 39,7% pada tahun 2004. APM SD meskipun kenaikannya cukup lambat, namun menunjukkan peningkatan dari 91,7% tahun 2000 menjadi 94,1% pada tahun 2004. Dalam periode yang sama APM SLTP mengalami peningkatan dari 55,0% pada tahun 2000 menjadi 63,8% pada tahun 2004, sedangkan APM SLTA telah meningkat dari 35,3% menjadi 39,7% pada tahun 2004. APK juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2000. Pada tahun 2004, APK SD/MI tercatat sebesar 106,3% sedangkan pada tahun 2000 adalah 103,2%, APK untuk SLTP pada tahun 2000 adalah 69,3% serta mengalami peningkatan menjadi 79,9% pada tahun 2004,  sedangka APK SLTA pada tahun 2000 mencapai 45,0% dan mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 49,6%. Angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 13 -15 tahun dan 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki pada usia sekolah yang sama. Angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 13 -15 tahun dan 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki pada usia sekolah yang sama.

Angka partisipasi Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada tahun 2005 baru mencapai 15,66 % (sumber : profil pendidikan Provinsi Banten 2005)

Angka partisipasi dipengaruhi  oleh daya tampung. Daya tampung antara lain digambarkan oleh rasio siswa per kelas, dimana pada tahun 2005 jenjang SD-MI sebesar 32 siswa, SLTP-MTs sebesar 43 siswa dan SM-MA sebesar 36 siswa.

Sekolah menengah di Banten didominasi oleh sekolah menengah umum. Dari  751 sekolah menengah terdapat, 554 sekolah menengah umum (73,8%) terdiri dari  332 SMA   dan  222 MA. Sedangkan sekolah menengah kejuruan  sebanyak 179 sekolah (26,2%). Pada tahun 2005 siswa yang bersekolah di sekolah menengah umum sejumlah 146.304 siswa, sementara siswa pada sekolah menengah kejuruan sebanyak 83.198 (36% dari keseluruhan siswa menengah).

Kondisi Kualitas prasarana pendidikan untuk tingkat SD/MI masih memprihatinkan, dimana 63,99% dari seluruh ruang kelas SD/MI berada dalam kondisi rusak, dengan rincian 42,02% rusak berat dan 21,97% rusak ringan. Sedangkan kualitas prasarana pendidikan untuk tingkat SLTP/MTs dan SMA/MA/SMK cukup memadai, dimana tingkat kerusakan ruang kelas hingga tahun 2004 untuk SLTP/MTs sebesar 37,12% dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 12,76%.   

Rasio guru terhadap murid untuk tingkat SD/MI sebesar 34 murid/guru, untuk tingkat SLTP/MTs sebesar 24 murid/guru, dan untuk tingkat SMA/MA/SMK sebesar 21 murid/guru)

Bila diperbandingkan antara jumlah penduduk usia 19-24 yang sebesar  1,035,741 pada tahun 2004 dengan jumlah perguruan tinggi yang sebesar 56 unit menunjukkan proporsi daya tampung sebesar 18.495 orang/PT. Mencermati keberadaan dan jenis fakultas (penjurusan) pada perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten menunjukkan kondisi belum memadainya keberadaan dan jenis fakultas terhadap input (kebutuhan) dunia kerja, khususnya pada bidang industri, perdagangan dan jasa.

Hingga tahun 2004 sebesar 46,31 orang memiliki tingkat pendidikan di bawah SD, selain itu 13,76% tamat SLTP, 15,48% tamat SLTP, sedangkan tamatan Diploma/Sarjana hanya mencapai 13,86%. Sisanya, 10,59% masyarakat tidak diketahui tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan penduduk perempuan sangat rendah dimana 53,8% berpendidikan SD/MI ke bawah  dimiliki penduduk perdesaan, sehingga penduduk perempuan kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2004, penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) di perkotaan yang berpendidikan SLTP ke atas sebesar 68,1%, sedangkan di daerah pedesaan hanya berjumlah 27,8%. Sebaliknya untuk pendidikan yang lebih rendah, SD/MI ke bawah, daerah pedesaan tercatat 72,2% sedangkan di perkotaan 31,9%.

Peningkatan rata-rata pengeluaran untuk pendidikan hanya sebesar 3,56% dari total pengeluaran rumah tangga tahun 2000, namun pada tahun 2004 sedikit meningkat menjadi 3,80%.

Pada tahun 2001 angka putus sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 1,3%, dan pada tahun 2004 dapat dikurangi menjadi 0,9%. Hal yang sama juga terjadi pada anak usia 13-15 tahun (tingkat SLTP) walaupun angkanya tergolong tinggi tetapi dapat ditekan dari 6,6% pada tahun 2001 menjadi 3,6% di tahun 2003. Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan luar sekolah (Kejar Paket A, B dan C) hingga tahun 2004 sebesar 42.981 orang, yang terdistribusi dalam 16,10% Kejar Paket A,  54,73% dalam Kejar Paket B, dan 16,10% Kejar Paket C.

Hingga tahun 2003 di Provinsi terdapat 2.435 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah Santri sebanyak 207.847, dimana daya tampung rata-rata Pondok Pesantren adalah sekitar 85 Santri/Sekolah. Keberadaan Pondok Pesantren didukung oleh 4.481 Tenaga Pengajar, sehingga rasio Tenaga Pengajar terhadap Santri adalah sekitar 46 Santri/Tenaga Pengajar. Tantangan dalam pengembangan Pondok Pesantren meliputi pengembangan orientasi pendidikan yang masih bersifat klasik, kemitraan terbatas dan minimnya sentuhan IPTEK.

Masih rendahnya minat baca masyarakat, dikarenakan belum memadainya prasarana dan sarana bacaan umum, serta belum intensifnya sosialisasi pentingnya budaya membaca.

Masih rendahnya dukungan dalam pengembangan pemuda dan olah raga, baik dukungan pembinaan, aktifitas serta prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga.

 

B.       Kesehatan

Angka harapan hidup Provinsi Banten menunjukkan kenaikan dari 62,4 tahun pada tahun 2002 menjadi 64,0 tahun pada tahun 2005.  Dibandingkan dengan angka nasional pada tahun 2005 yang telah mencapai 68,1 tahun, angka harapan hidup penduduk Banten relatif masih rendah. Angka  harapan hidup tertinggi dicapai oleh Kota Cilegon   sebesar 68,2 tahun, dan yang terendah di Kabupaten Serang sebesar 61,4 tahun .

Angka Kematian Ibu di Provinsi Banten pada tahun 2002 sebesar 350 per 100.000 kelahiran hidup, menurun menjadi sebesar 310 per 100.000 pada tahun 2004. Penyebab utama kematian ibu masih didominasi oleh pendarahan yang terkait erat dengan kualitas pelayanan persalinan dan kondisi kesehatan ibu hamil.

Angka kematian bayi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistim pelayanan kesehatan di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai output dari upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Dan berpengaruh langsung terhadap besaran Angka harapan Hidup. Angka kematian bayi pada tahun 2000 sebesar 63,4 per 1000 kelahiran hidup telah turun menjadi 54,1 pada tahun 2004, namun masih jauh diatas angka nasional sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup. Kematian Bayi di Banten masih dominan disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang terkait erat dengan status gizi ibu hamil.

Persalinan yang ditolong tenaga medis terkait erat dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Pertolongan persalinan oleh tenaga medis sebesar 56,6% pada tahun 2002, meningkat menjadi 62,3% pada tahun 2005. Data tahun 2005  menunjukkan bahwa masih terdapat 37,7% persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis (dukun paraji).

Kekurangan gizi pada balita beresiko terhadap kesehatan anak, baik dalam upaya mencegah kematian bayi maupun bagi peningkatan kualitas SDM di masa depan. Pada tahun 2005 masih terdapat 11,35% balita berstatus gizi buruk dan kurang, menurun dibanding tahun 2004 sebesar 11,77%.

Status gizi  wanita usia subur (15-49 tahun) di Banten dapat digambarkan yaitu pada  tahun 2003 masih terdapat 18,4% wanita yang menunjukkan resiko Kurang Energi Kronis (KEK) dan sedikit meningkat dari tahun 2002 yang besarnya 17,7%. Bila dipisahkan menurut status tempat tinggal, pada tahun 2003 wanita resiko KEK yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada yang di perdesaan. Wanita resiko KEK di Kota sebesar 18,9% padahal tahun 2002 sebesar 15,7%.

Sepanjang tahun 2000 sampai 2004 kemampuan masyarakat dalam pengeluaran untuk biaya kesehatan hanya bergerak pada kisaran angka 1-2% terhadap total pengeluaran rumah tangga. Tahun 2004 rata-rata pengeluaran kesehatan rumah tangga hanya sebesar 1,40%, lebih rendah dibanding tahun 2000 (1,68%), tahun 2001 (2,13%) dan tahun 2002 (1,97%). Rendahnya pengeluaran biaya kesehatan masyarakat ini khususnya yang mengalami keluhan kesehatan baik digunakan untuk membayar jasa pengobatan dan biaya lainnya termasuk untuk perawatan kesehatan tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian kesehatan masyarakat.

Indikator lain yang penting untuk dideteksi dan terkait erat dengan kesehatan adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, rata-rata lama sakit, penduduk yang berobat jalan dan persalinan yang ditolong tenaga medis, yang secara umum menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan telah dapat diturunkan dari sebanyak 23,7% pada tahun 2000 menjadi 20,1% pada tahun 2004. Akan tetapi rata-rata lama sakit yang diderita penduduk yang dapat berdampak terhenti atau berkurangnya aktivitas keseharian tidak terkecuali kegiatan ekonomi menunjukkan peningkatan dari 4,6 hari pada tahun 2000 menjadi 5,3 hari pada tahun 2004.

Hal lain yang terkait dengan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan adalah upaya penyembuhan atau pengobatan penyakit yang diderita. Dalam kapasitas ini, biasanya mereka yang merasa sakitnya ringan, cukup dengan mengobati sendiri dengan menggunakan/membeli obat ringan, tetapi bila sakitnya berat dan memerlukan penyembuhan lebih lanjut serta memiliki cukup biaya, maka akan mengutamakan berobat jalan kepetugas atau fasilitas kesehatan modern. Tercatat sekitar 59,7% masyarakat yang sakit melakukan berobat jalan pada tahun 2004, meningkat dibanding tahun 2000 (36,4%) dan pada tahun 2003 (34,4%).

Persalinan yang ditolong tenaga medis terkait erat dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Walaupun pergerakannya lambat namun secara pasti proporsinya menunjukkan peningkatan dibanding yang ditolong tenaga non medis (seperti dukun bayi). Kisarannya masih bergerak pada angka 50-60%. Pada tahun 2000 terdapat sebanyak 51,3% bayi yang persalinannya ditolong tenaga medis (dokter atau bidan) dan sisanya sebesar 48,7% menggunakan jasa tenaga non medis seperti dukun bayi (paraji). Selanjutnya pada periode tahun 2004 perhatian masyarakat akan pentingnya pemanfaatan tenaga medis meningkat menjadi 59,7%.

Angka kematian bayi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistim pelayanan kesehatan dimasyarakat, karena dapat dipandang sebagai output dari upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Banten dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang akan berkorelasi positif terhadap meningkatnya angka harapan hidup. Penurunan angka kematian bayi yang berdampak langsung terhadap meningkatnya usia harapan hidup merupakan kredit point dalam menimbang keberhasilan pembangunan kesehatan. Angka kematian bayi pada tahun 1999 sebesar 63,7 per 1000 kelahiran hidup telah turun menjadi 54,1 pada tahun 2004.

Kekurangan gizi pada balita memiliki resiko terhadap kesehatan anak baik dalam upaya mencegah kematian bayi maupun untuk kelangsungan generasi di masa depan. Dengan menggunakan data pada tahun 2003, di Banten masih terdapat 27,1% balita yang berstatus gizi kurang/buruk, sedangkan 72,9% berstatus gizi baik/normal. Dengan menggunakan asumsi yang sama dengan tahun 2003, maka pada tahun 2004 dari sebanyak 871.924 balita diantaranya sebanyak 236.291 berstatus gizi buruk/kurang. Status gizi balita bila dibandingkan tahun sebelumnya nampak terjadi peningkatan padahal pada kondisi tahun 2002 persentase balita gizi buruk/kurang tinggal sekitar 20,5% menurun dari 23,0% pada tahun 2001.

Indikasi yang cukup jelas mengenai status gizi dan kesehatan wanita usia subur (15-49 tahun) di Banten bahwa sampai tahun 2003 masih terdapat 18,4% wanita yang menunjukkan resiko KEK dan sedikit meningkat dari tahun 2002 yang besarnya 17,7%. Bila dipisahkan menurut status tempat tinggal, pada tahun 2003 wanita resiko KEK yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada yang di perdesaan. Wanita resiko KEK di Kota sebesar 18,9% padahal tahun 2002 sebesar 15,7%. Fenomena ini menarik untuk diamati dan diteliti lebih lanjut mengapa kasus ini terjadi, padahal dari sisi kemiskinan, di kota lebih rendah demikian pula tingkat pendidikan rata-rata wanita lebih tinggi.

Pada tahun 2004 jumlah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit mencapai 24 buah, tempat tidur 2.906, puskesmas pembantu 172 buah, puskesmas keliling 80 buah, posyandu 6.865 buah, balai pengobatan 518 buah, laboratorium 27 buah, apotik 379 buah serta polindes 274 buah. Fasilitas kesehatan tersebut terdistribusi di Kabupaten Tangerang (7 buah RS dan 41 buah Puskesmas); Kota Tangerang (7 buah RS dan 25 buah Puskesmas);  Kabupaten Serang (3 buah RS dan 36 buah Puskesmas); Kabupaten Lebak (3 buah RS dan 33 buah Puskesmas); Kota Cilegon (3 buah RS dan 8 buah Puskesmas); dan Kabupaten Pandeglang (1 buah RS dan 29 buah Puskesmas).

Kejadian luar biasa diantaranya adalah penyakit polio dengan jumlah penderita 37 jiwa, diare berjumlah 25.684 jiwa, campak berjumlah 560 jiwa, demam berdarah berjumlah 643 jiwa, serta lumpuh layuh berjumlah 210 jiwa.                      

Melahirkan pada usia remaja berpotensi mempunyai dampak negatif secara demografis dan sosial. Ibu remaja khususnya yang berumur di bawah 20 tahun cenderung untuk mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan berupa meningkatnya resiko morbiditas dan mortalitas, baik bagi dirinya maupun pada anaknya. Selain itu melahirkan pada usia remaja akan mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta membatasi akses terhadap kesempatan kerja. Berdasarkan hasil SP 2000, jumlah penduduk wanita usia 15 – 19 tahun di Provinsi Banten sebanyak 445.736 orang dan 9,30% dari jumlah tersebut adalah remaja yang pernah hamil dan melahirkan. Dengan demikian ada sebanyak 41.008 remaja yang menjadi ibu dengan perincian 7,30% atau 32.539 remaja  pernah melahirkan dan 1,90% atau 8.469 remaja sedang hamil anak pertama. Secara Nasional, maka angka-angka tersebut berada dibawah rata-rata nasional yaitu mereka yang pernah melahirkan sebesar 8,18% dan sedang hamil anak pertama 2,02%.

Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Provinsi Banten mencapai 85,8%, angka tersebut masih dibawah rata-rata Nasional yang mencapai 89,1%. Hal lain yang yang juga perlu mendapat perhatian bahwa masih ada sejumlah 51,1% ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya. Untuk tempat pemeriksaan kehamilan dan melahirkan menunjukkan persentase keduanya masing-masing 42,3% memeriksakan kehamilan, sisanya 56,7% melahirkan di rumah. Sedangkan tenaga yang menolong persalinan yaitu tenaga kesehatan mencapai 62,9%.

 

C.       Tenaga Kerja

Meskipun TPAK Provinsi Banten mengalami peningkatan dari 49,52% pada tahun 2000 menjadi 55,59% pada tahun 2005, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meningkat dari 7,80 (2001) menjadi 13,71 (2002) dan terus meningkat menjadi 16,69 (2003) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 16,05%, sehingga dengan demikian dapat dilihat bahwa hanya 83,95% penduduk yang dapat terserap dalam dunia kerja. Pada tahun 2005 terdapat 805.270 penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran baik sukarela maupun terpaksa. Disisi lain, dapat pula dianalisa bagian dari angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau biasa disebut pengangguran terbuka. Dari 100 angkatan kerja, sekitar 19,50% diantaranya masih mencari pekerjaan. Berdasarkan perbandingan antara TPAK dengan jumlah pekerja yang terserap pada sektor-sektor ekonomi terdapat kecenderungan kesenjangan yang semakin besar antara angkatan kerja baru dengan penyerapan tenaga kerja.

Rendahnya daya saing dan jiwa kewirausahaan berakibat pada rendahnya penyerapan tenaga kerja. Persentase penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten tahun 2005 mencapai 83,95%, dimana penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi adalah di Kabupaten Serang yang mencapai 88,2% sedangkan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Pandeglang yaitu 84,4 %. Tiga sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan.

Di Banten, jumlah penduduk pada tahun 2004 yang bekerja mencapai 3.161.970 jiwa yang terserap dalam berbagai lapangan usaha. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja. Tingginya lapangan usaha di sektor ini adalah kenyataan historis, karena sektor ini umumnya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Kenyataan lainnya adalah tingkat upah/pendapatan yang diterima pun biasanya rendah dan dikerjakan oleh masyarakat ‘tradisional’ atau ‘marjinal’. Sekitar 25,80% dari total penduduk yang bekerja terserap di sektor ini. Sektor berikutnya yang cukup besar peranannya adalah industri pengolahan (25,24%), perdagangan (20,58%), dan jasa-jasa (12,48%). Sedangkan sektor yang menyerap sedikit tenaga kerja adalah listrik, gas dan air minum (0,28%), dan pertambangan/ penggalian (0,57%). Sesuai dengan karakteristik Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten ini, dominasi  penduduk yang bekerja di sektor pertanian paling tinggi di Kabupaten Lebak (60,96%), Kabupaten Pandeglang (55,15%), dan Kabupaten Serang (37,35%). Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Cilegon, didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa.

Banyaknya pekerja sektor formal dan non formal menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Banten tahun 2005 mencapai 6.139.367 jiwa, dimana sekitar 4.392.450 jiwa (71,55%) bekerja di sektor formal dan sisanya sekitar 1.746.917 jiwa (28,45%) bekerja di sektor non formal. Secara lebih rinci berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten Tangerang merupakan penyumbang terbesar baik dalam pekerja sektor formal (1.814.334 jiwa) maupun non formal (437.838 jiwa). Sedangkan yang paling rendah adalah Kota Cilegon yaitu pekerja sektor formal (176.981 jiwa) dan sektor non formal (45.950 jiwa).

Komposisi penduduk 10 tahun ke atas atau usia kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Banten pada tahun 2004 mencapai 7.126.446 jiwa, yang terdiri dari tidak atau belum tamat SD (26,85%), SD (32,18%), SLTP (17,54%), SLTA (15,70%), SMK (3,89%), Diploma (1,89%), S1 (1,86%), dan S2/S3 (0,10%).

Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tahun 2002 adalah Rp. 475.000, meningkat pada tahun 2004 Rp. 515.000 kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 585.000 pada tahun 2005. Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa upah minimum Kabupaten/Kota yang paling tinggi adalah Kota Cilegon (Rp. 713.000) sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Lebak (Rp. 585.000). peningkatan upah minimum kabupaten merupakan implikasi dari meningkatnya lama pendidikan penduduk provinsi Banten yang telah mencapai 7,9 tahun sehingga rata-rata pendidikian tenaga kerjapun telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

Kesepakatan kerjasama dalam penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi lainnya direalisasikan dalam bentuk kesepakatan bersama diantaranya adalah kesepakatan penyelenggaraan transmigrasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (119/3065-Kesra/2003); Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (119/3066-Kesra/2003); Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (119/3067-Kesra/2003); Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (119/3068-Kesra/2003); dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (119/3069-Kesra/2003).

Adanya Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Antara Mitra Praja Utama. Selain kesepakatan kerjasama dalam penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan kerjasama pembangunan melalui mitra praja utama dalam hal tukar menukar informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta kerjasama antar daerah di bidang pengerahan dan penempatan transmigrasi. Kesepakatan kerjasama tersebut dilegitimasi melalui Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama tentang Program/Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2005.

 

D.      Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2004 jumlah keluarga miskin mencapai 481.497 keluarga (24.39%) dan jumlah penduduk miskin mencapai angka 779.200 penduduk (8.58%). Meningkatnya  angka keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 yaitu 486.654 keluarga pada tahun 2002 menjadi 493.984 keluarga pada tahun 2004.

 

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin Tahun 1999-2004

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan tergantung kepada dua faktor utama yakni: tingkat pendapatan daerah rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan daerah per kapita Provinsi semakin meningkat dari tahun 2001 hingga 2004. Lebar sempitnya kesenjangan dalam hal ini akan diwakili dengan lebar sempitnya jurang kemiskinan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk  dan pendapatan riil tahunan. Jurang kemiskinan membentuk kurva parabolik terbuka sehingga dilihat bahwa kemiskinan Provinsi Banten masih tinggi. Secara menyeluruh Indeks kemiskinan Provinsi Banten  adalah 25,1% , dengan ranking indeks kemiskinan Provinsi Banten masih berada pada ranking ke 17 Nasional.

Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Banyaknya keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2005 mencapai 705.400 keluarga, yang didominasi oleh keluarga fakir miskin berjumlah 387.292 keluarga (54,90%), keluarga yang menempati tempat tinggal yang tidak layak huni sebanyak 230.457 keluarga (32,67%), Keluarga yang rentan sosial ekonomi berjumlah 78.299 keluarga (11,10%), dan keluarga yang bermasalah sosial psikologis berjumlah 9.352 keluarga (1,33%).

Banyaknya komunitas tempat tinggal di daerah permukiman kumuh, pengungsi korban bencana sosial dan alam tahun 2005 berjumlah 63,484 keluarga, yang terdiri dari komunitas di daerah permukiman kumuh 42.840 keluarga (67,48%), komunitas yang merupakan pengungsi dari korban bencana sosial berjumlah 2.282 keluarga (3,59%), serta komunitas dari pengungsi korban bencana alam berjumlah 18.362 keluarga (28,92%).

Banyaknya keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya tahun 2005 berjumlah 8.848 keluarga, yang terdiri dari mantan napi 2.032 keluarga (22,97%), wanita tuna susila/PSK 694 keluarga (7,84%), waria 546 keluarga (6,17%), Korban NAPZA 652 keluarga (7,37%), pengemis 1.537 keluarga (17,37%), pemulung 1.533 keluarga (17,33%), dan gelandangan 1.854 keluarga (20,95%).

Penyandang cacat di Provinsi Banten tahun 2004 berjumlah 13.180 jiwa sedangkan pada tahun 2005 berjumlah 17.629 jiwa yang terdiri dari cacat fisik 7.529 jiwa (42,71%), tuna netra 3.605 jiwa (20,45%), tuna runggu 3.509 jiwa (19,90%), tuna grahita 1.567 jiwa (8,89%), tuna laras 426 jiwa (2,42%), serta cacat ganda 993 jiwa (5,63%). Selain itu penyandang cacat berdasarkan akibat dari penyakitnya berjumlah 1.289 jiwa terdiri dari cacat akibat penyakit kronis 1.059 jiwa dan cacat eks penyakit kusta berjumlah 230 jiwa.

Tingginya Angka Wanita, Lansia, Anak dan Balita PMKS. Banyaknya wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2005 berjumlah 77.646 jiwa yang terdiri dari wanita rawan sosial ekonomi (usia 18 – 59 tahun) berjumlah 74.152 jiwa (95,96%) dan wanita korban tindak kekerasan (usia 22 – 59 tahun) berjumlah 3.134 jiwa (4,04%).

Banyaknya lanjut usia penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2005 berjumlah 60.855 jiwa, yang terdiri dari lanjut usia terlantar  (usia > 60 tahun) berjumlah 60.201 jiwa (98,93%), serta lanjut usia korban tindak kekerasan (usia > 60 tahun) berjumlah 654 jiwa (1,07%).

Banyaknya anak dan balita penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2005 berjumlah 101.204 jiwa, yang terdiri dari balita terlantar berjumlah 24.663 jiwa (24,37%), anak terlantar 58.780 jiwa (58,08%), anak korban kekerasan 7.860 jiwa (7,77%), anak nakal 7.527 jiwa (7,44%), serta anak jalanan 2.374 jiwa (2,35%).

Dilihat dari jumlah kasus PMKS yaitu keluarga fakir miskin, tempat tinggal tidak layak huni, bermasalah sosial psikologis, tinggal di daerah rawan bencana dan rentan sosial ekonomi serta kasus PMKS korban napza, komunitas adat terpencil, korban bencana alam dan sosial/ pengungsi terjadi ketimpangan yang signifikan antara daerah kabupaten dan kota. Jumlah kasus PMKS pada daerah kabupaten 448.847 kasus atau 94.4% (2004) dan meningkat menjadi 709.250 kasus (2005). Untuk daerah kota maka terjadi 26.694 kasus (5.6%) pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 87.899 (11%) pada tahun 2005. Secara umum kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan angka total kasus PMKS tertinggi baik dari keluarga PMKS, penderita cacat serta wanita, lansia dan anak PMKS.

Potesi dan sumber kesejahteraan yang berupa PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), WPKS, Organisasi Sosial (Orsos) dan Karang Taruna. Masih terus berkembang di provinsi Banten. Sebagai data  jumlah  PSM sebanyak 5.970, WPKS 3.310, ORSOS 294 dan KARANG TARUNA sebanyak 1.492 di provinsi Banten. Sumber dan Potensi Kesejahteraan Sosial terbanyak berada pada daerah Kabupaten Pandeglang sedangkan yang terkecil berada pada Kota Cilegon. Organisasi kesosialan tersebut dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial yang ada di provinsi Banten sehingga dapat dijadikan salah satu potensi dalam pembangunan provinsi Banten, kemudian bagaimana peranan dan keterlibatan dari organisasi sosial ini dapat diwadahi dalam pembangunan, diberi dukungan serta diarahkan untuk menunjang penanggulangan masalah sosial dari tingkat yang paling bawah dan diharapkan bahwa organisasi sosial ini dapat menyentuh  langsung ke masyarakat.

 

E.       Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pembangunan daerah Provinsi Banten ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Pembangunan yang terkait dengan gender di Provinsi Banten yang diindikasikan dengan IPG (indeks Pembangunan Gender) mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu 54,9% (tahun 2002) meningkat menjadi 58,1% (tahun 2005). Meningkatnya IPG selama periode 2002-2005 menunjukan makin membaiknya kinerja pemerintah untuk meningkatkan komponen dasar IPG seperti kesehatan perempuan, pendidikan bagi perempuan dan presentase perempuan dalam angkatan kerja, namun demikian perempuan masih mengalami ketertinggalan diberbagai bidang pembangunan.

Banyaknya wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2005 berjumlah 77.646 jiwa yang terdiri dari wanita rawan sosial ekonomi (usia 18 – 59 tahun) berjumlah 74.152 jiwa (95,96%) dan wanita korban tindak kekerasan (usia 22 – 59 tahun) berjumlah 3.134 jiwa (4,04%). Untuk anak dan balita penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2005 jumlahnya mencapai 101.204 jiwa, yang terdiri dari balita terlantar berjumlah 24.663 jiwa (24,37%), anak terlantar 58.780 jiwa (58,08%), anak korban kekerasan 7.860 jiwa (7,77%), anak nakal 7.527 jiwa (7,44%), serta anak jalanan 2.374 jiwa (2,35%).

Jumlah penyerapan tenaga kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2005 adalah 88,40% untuk laki-laki dan 80,30% untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005 menurut jenis kelamin adalah 11,60% untuk laki-laki dan 19,70% untuk perempuan. Apabila dirinci menurut Kabupaten/Kota, perbandingan dalam penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan yang paling tinggi perbedaannya adalah Kota Cilegon yaitu 90,10% untuk laki-laki dan 76,30% untuk perempuan, sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja dengan selisih terkecil adalah Kabupaten Pandeglang yaitu 86,30% untuk laki-laki dan 81,10% untuk perempuan.

Secara keseluruhan jumlah pengangguran perempuan lebih tinggi (52%) dibandingkan dengan pengangguran laki-laki yaitu sebanyak 48%. Penduduk setengah pengangguran pada tahun 2005 mencapai 805.270 jiwa, yang terdiri dari penduduk pengangguran setengah terpaksa mencapai 404.137 jiwa (50,19%) dan setengah pengangguran sukarela berjumlah 401.133 jiwa (49,81%). Penduduk setengah terpaksa dirinci berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 255.900 jiwa (63,32%) untuk laki-laki dan  148.237 jiwa (36,68%) untuk perempuan. Sedangkan penduduk setengah pengangguran sukarela berdasarkan jenis kelamin dapat dibedakan  antara 159.043 jiwa (39,65%) untuk laki-laki dan 242.090 jiwa (60,35%). Dibidang pendidikan, pada tahun 2005, penduduk perempuan yang buta huruf 6,3%, lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki (2,5%).

Jumlah penduduk usia 7 – 24 tahun yang masih sekolah menurut jenis kelamin pada tahun 2004 mencapai 3.537.533 jiwa yang terdiri dari 1.796.686 jiwa (50,79%) untuk laki-laki dan 1.740.867 jiwa (49,21%) untuk perempuan. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,68% dari tahun 2003 yang mencapai 2.108.169 jiwa, peningkatan yang paling pesat adalah perempuan yaitu sebesar 0,76% (989.262 jiwa) sedangkan laki-laki sekitar 0,61% (1.118.907 jiwa).

Masih dominannya perempuan bekerja pada sektor informal pada tahun 2005 mencapai 52.5%, serta kecenderungan tingginya angka pekerja perempuan pada sektor pertanian (33%) dan industri (28%). Dengan tingginya angka perempuan yang bekerja pada ketiga sektor utama tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan perempuan menjadi 8.44% dan angka ini masih berada dibawah angka kemiskinan laki-laki yang mencapai 8.58%. Ketertinggalan perempuan juga terjadi dibidang ekonomi. Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, ditandai dengan rendahnya akses perempuan  dalam pemanfaatan modal, serta rendahnya akses pada lembaga perbankan dan akses informasi pasar dan teknologi.

Persalinan yang ditolong tenaga medis terkait erat dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu, walaupun pergerakannya lambat namun secara pasti proporsinya menunjukkan peningkatan dibanding yang ditolong tenaga non medis (seperti dukun bayi). Kisarannya masih bergerak pada angka 50-60%. Pada tahun 2000 terdapat sebanyak 51,3% bayi yang persalinannya ditolong tenaga medis (dokter atau bidan) dan sisanya sebesar 48,7% menggunakan jasa tenaga non medis seperti dukun bayi (paraji). Hal ini kemudian berimplikasi pada menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB).

Dibidang politik, meskipun Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun hasil pemilu 2004 masih menunjukan rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi hanya 5 orang (6,7%)  dari seluruh anggota yang berjumlah 75 orang.

Upaya pemberdayaan perempuan akan mencapai hasil yang optimal bila didukung dari berbagai bidang seperti yang telah dikemukan diatas diantaranya ketenagakerjaan, sosial, kesehatan dan juga dukungan dari peningkatan anggaran pemerdayaan perempuan.

(Sumber : Dokumen RPJM Prov. Banten Tahun 2007 - 2012)