Berita Menko Kesra

Menkes Tegaskan Kantor Kesehatan Pelabuhan Siap Hadapi Ebola

Wed, 11/12/2014 - 16:28

Jakarta, 12 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menegaskan seluruh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) telah siap untuk menangani kemungkinan penyebaran wabah Ebola dari penumpang yang melalui pelabuhan atau bandara masing-masing.
"KKP siap, bukan hanya untuk Ebola. Semua penyakit kita siap," kata Menkes usai menyaksikan simulasi Penanggulangan Ebola yang digelar dalam rangka upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).
Simulasi yang dilaksanakan oleh KKP Bandara Soekarno- Hatta itu seperti yang dilansir laman Antaranews.com., menggunakan skenario dua orang penumpang terduga/ suspek Ebola berada dalam pesawat dari Liberia yang merupakan salah satu negara terjangkit wabah.
Dengan komunikasi intensif antara awak pesawat dan bandara serta KKP, pesawat kemudian didaratkan di lokasi terpencil bandara untuk dilakukan pengamanan seperti isolasi dan karantina jika dibutuhkan.
Setelah dilakukan penanganan di bandara, simulasi dilanjutkan dengan membawa kedua pasien suspek ke rumah sakit yang telah menyiapkan juga petugasnya untuk menerima pasien dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap.
Menkes menyatakan puas menyaksikan simulasi yang menunjukkan kesiapan seluruh personel kesehatan dalam menghadapi kemungkinan wabah.
"Seluruh bandara internasional akan siap. Saya bangga KKP anggotanya dilatih seperti tadi," ujar Menkes.
Meski demikian, Menkes berharap agar kesiapan itu tidak hanya dibebankan kepada petugas kesehatan saja tapi masyarakat umum juga diimbau untuk dapat menjaga dirinya.
"Jika datang dari negara wabah, harus ikut menjaga dan memeriksakan diri," ujar Menkes mencontohkan.
Selain itu, warga diharapkan untuk mempertimbangkan untuk menunda atau membatalkan perjalanan ke negara terjangkit jika perjalanan itu tidak terlalu penting.
Sejak awal tahun 2014, Ebola menjangkiti kawasan Afrika Barat dan telah menewaskan lebih dari 5.000 orang.
Virus itu juga telah menjangkiti beberapa warga diluar Afrika meskipun jumlah kasusnya masih minim.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Ebola sebagai kedaruratan medis dunia hingga waktu yang belum ditentukan.(Ant/Gs).

 

Categories: 

Pembukaan Pameran Tenun Maluku Tenggara

Wed, 11/12/2014 - 16:27

Jakarta, 12 Nopember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani membuka pameran kain Tenun Maluku Tenggara yang bertajuk Gelar Karya Samuel Wattimena: Evolusi Tenun Maluku Tenggara yang diadakan di Museum Textile, Jakarta. Pameran tersebut merupakan kerjasama Museum Tekstil dan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI).

Dalam sambutan pembukaannya, Menko PMK kembali menegaskan bahwa kabinet kerja Jokowi-JK memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan dan mengembangkan aset bangsa berupa Tenun Tanibar sebagai warisan budaya takbenda serta memberdayakan masyarakatnya."Penyelenggaraan Gelar Karya Samuel Wattimena:Evolusi Tenun Maluku Tenggara mencerminkan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan," jelas Menko PMK.

Menurut Menko PMK, pelestarian Tenun Tanibar bukan hanya sekedar didudukan sebagai warisan budaya yang digelar secara seremonial, tetapi untuk digali dan dikembangkan menjadi kekuatan jati diri bangsa yang mampu menjadi inspirasi bagi kemandirian ekonomi, memperkuat daya saing dan meningkatkan peradaban bangsa.

Sebelumnya, Menko PMK juga menjelaskan mengenai Tenun Tanibar, Menurutnya, Tenun Tanibar merupakan salah satu ikon budaya hasil kearifan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku yang mendiami Pulau Tanibar. Tenun ini merupakan sebuah nilai dan karya budaya yang diwariskan secara turun temurun dan telah menjadi jati diri masyarakat Tanibar.

Menurut Menko PMK, Tenun Tanibar merupakan salah satu industri kreatif berbasis budaya yang dapat memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat pengrajin dan pengusaha tenun khususnya di Kabupatem Maluku Tenggara.

"Atas dasar inilah kita perlu mendukung program pemerintaj Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghidupkan kembali nilai dari kebudayaan tersebut dengan cara meningkatkan kualitas dan mengembagkan variasi tenun (motif) agar dapat menjadi sumber pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakatnya," kata Menko PMK. (ks/deni)

 

Categories: 

Menko PMK: Pembangunan SDM Tidak Hanya Diukur oleh Aparat yang Bersih

Wed, 11/12/2014 - 16:26

Jakarta, 12 Nopember  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menekankan dalam visi nawacita, pembangunan SDM yang berdaya saing menjadi agenda pemerintah Presiden Jokowi. Ia berpendapat dalam pembangunan SDM tidak banyak memerlukan aparat yang bersih, demokratis, dan terpercaya.
"Untuk membangun pembangunan SDM tidak hanya memerlukan aparat yang bersih, demokratis dan terpercaya. Namun untuk memberikan pelayanan publik yang baik kita harus mampu memanfaatkan pemerintah lebih efektif, efisien, dan akuntabel," kata Puan.
Hal itu disampaikan Puan dalam sambutannya pada Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di BPPT, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).
Puan seperti dilansir laman Detiknews.com, menilai untuk mendukung jalannya rencana pemerintah memang diperlukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. "Kita menyiapkan SDM itu agar mampu mengelola pelayanan publik terlebih dahulu," ucapnya.
"Namun tetap harus didukung pelayanan data dan informasi yang akurat," sambungnya.
Kemudian, Puan mencontohkan terkait KIP dan KIS, kedua kartu sakti tersebut merupakan pelayanan publik di bidang kesehatan. Hal itu karena pemerintah bertujuan memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan kepada masyarakat.
"Sesuai dengan peraturan presiden, pemerintah menerapkan perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dalam penerapannya pemerintah menerbitkan KIP, KIS, dan KKS," jelasnya.

Penerapan Memang Tidak Mudah

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan bahwa Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih banyak mendapat kritik lantaran dinilai belum jelas payung hukumnya. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan menjalankan KIP, KIS, dan KKS memang tidak mudah.
"Ternyata memang tidak mudah untuk melakukan satu yang memang harus dilakukan tanpa melanggar aturan mekanisme," tegas Menko PMK.
"Jadi kartu-kartu yang ada ini nantinya memang akan menggantikan kartu-kartu yang sekarang ada dan beredar di masyarakat," sambungnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah membutuhkan kartu yang bisa mewakili semua sistem. Sehingga masyarakat tidak perlu repot dengan membawa banyak kartu.
"Ya tentu saja sampai dua bulan ini kan kami tetap melakukan hal-hal yang teknis dan mekanismenya ada di lapangan, tapi nanti yang kami harapkan pada Januari 2015 akan ada perbaikan dari semua hal yang sudah kita lakukan selama dua bulan ini," jelasnya.(Dn/Gs).

 

Categories: 

Ratusan Siswa Ikuti Olimpiade Sejarah di Universitas Andalas

Wed, 11/12/2014 - 16:24

Jakarta, 12 Nopember  - Ratusan siswa SMA se-Sumatera Barat mengikuti lomba olimpiade ilmu sejarah di Universitas Andalas (Unand) Padang pada 11--12 November 2014.

"Para siswa SMA tersebut berasal dari 24 sekolah di Sumbar," kata Ketua Panitia Lomba M. Syafwan di Padang, Rabu.
Dia menyebutkan, para siswa ini mengikuti olimpiade yang terbagi atas empat kategori lomba.
Adapun empat kategori lomba itu seperti dilansir laman Antaranews.com,  yakni lomba karya tulis ilmiah, cerdas cermat, tes tertulis dan lomba debat.
Kesemua lomba ini katanya berhubungan dengan aspek sejarah, perkembangan dan aplikasinya dalam kehidupan.
"Para siswa SMA ini melakukan lomba secara indoor dan outdoor," katanya.
Khusus untuk outdoor atau di luar ruangan kata Syafwan, merupakan yang pertama kali dilakukan dalam lomba olimpiade sejarah.
Tujuan pengadaan di luar ruangan ini kata dia, untuk memberikan penyegaran berpikir para siswa sehingga lebih optimal dalam lomba.
Di samping itu juga untuk mengenalkan siswa bercengkerama dengan alam.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand Gusti Asnan mengatakan olimpiade merupakan bagian dari sejarah masa lampau di Yunani.
Selama olimpiade itu katanya, bagi pemenang mendapat penghargaan dan apresiasi yang tinggi.
Untuk itu dia menghimbau para peserta untuk bersemangat dan kerja keras untuk memperoleh hasil yang maksimal.
Menurutnya, apabila dikerjakan dengan tekun dan disiplin maka kemenangan dapat diraih.
Di samping itu kata Gusti, hal yang paling penting ditonjolkan dalam lomba ini yakni semangat untuk jujur dan disiplin pada berbagai hal. Sebab sejarah mengajarkan manusia untuk menanamkan sifat jujur dan kerja keras.
Dia berharap lomba olimpiade ini dapat memperkuat peranan ilmu sejarah dalam pengembangan siswa sekolah menengah.(Ant/Gs).   

Categories: 

Dialog Nasional Inovasi TIK

Wed, 11/12/2014 - 16:22

Jakarta, 12 Nopember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menjadi pembicara kunci pada acara Dialog Nasional tentang Inovasi Teknologi dan Komunikasi (TIK) untuk Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Auditorium kantor BPPT, Jakarta (12/11). Hadir dalam acara tersebut Kepala BPPT, Unggul Priyanto dan sejumlah pejabat yang terakit.

Dalam pidatonya Menko PMK menekankan pentingnya menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan, untuk itu dalam misi dan visi pemerintahan yang terangkum dalam Nawacita atau sembilan agenda prioritas pembangunan menyatakan bahwa membangun sumber daya manusia (SDM) yang andal dan berdaya saing menjadi salahsatu agenda prioritas pemerintah.

"Untuk itu pendidikan dan kesehatan menjadi basis pembangunan SDM untuk menjadikan manusia Indonesia yang berkualitas, yang sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing," jelas Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan bahwa untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas, pemerintah memerlukan tidak hanya aparat yang bersih tetapi juga sistem yang efektif, demokratis dan terpercaya. "Kapasitas dan kualitas aparat pemerintah juga perlu terus ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik," tegas Menko PMK.

Menurut Menko PMK, dengan semakin berkembangnnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini pemerintah harus mampu memanfaatkan sebaik-baiknya agar pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat terwujud. Implementasi TIK untuk pelayanan publik pastinya dapat mendukung penguatan jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan pelayanan publik.

Menurut Menko PMK, pelayan publik berbasis elektronik merupakan hal yang penting dan strategis untuk terus dikembangkan. "Namun sekali lagi saya tekankan bahwa membangun kualitas sumber daya manusia adalah yang lebih penting," tegas Menko PMK. (deni)

Categories: 

Indonesia Usulkan Penanganan Ebola di KTT Asia Timur

Wed, 11/12/2014 - 16:20

Jakarta, 12 Nopember  - Indonesia akan mengajukan usulan pembahasan mengenai upaya menangani virus ebola sebagai sebuah ancaman di kawasan Asia Timur dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar.

"Dalam kesempatan ini Indonesia meminta semua negara di kawasan Asia Tenggara ini untuk bisa bersatu padu menangani penyakit ebola," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI I Gusti Agung Wesaka Puja di Nay Pyi Taw, Myanmar, Selasa (11/11/2014).
Indonesia seperti dilansir laman Antaranews.com, menginginkan gejala penyakit ebola ini dapat menjadi perhatian di kawasan ASEAN dan juga kawasan di bawah KTT Asia Timur, kata Puja.
Dalam pembahasanannya nanti akan dibahas bagaimana pencegahan serta penggalangan kerja sama di antara negara-negara di kawasan Asia Timur.
"Saat ini kita mengharapkan komitmen dari masing-masing negara terlebih dahulu dan belum membahas mengenai penggalangan dana untuk penanganan ebola ini," ujar Puja.
Ebola merupakan penyakit yang sudah memakan korban lebih dari 5.000 jiwa dengan negara endemiknya di tiga Afrika Barat Siera Leone, Liberia dan Guinea.
Wabah ebola saat ini di Afrika Barat sudah menyerang lebih dari 8.033 orang dan wabah tersebut terus menyebar dengan cepat.
Selain penanganan dan pencegahan ebola di Kawasan, Puja menambahkan bahwa Indonesia juga mengusulkan topik mengenai kontra terorisme, poros maritim Indonesia serta pemantapan visi dan misi komunitas ASEAN pasca 2015 mendatang dalam pembahasan di dalam KTT ASEAN ke-25 yang dilaksanakan bersamaan dengan KTT Asia Timur.
Tema yang diusung KTT ASEAN kali ini adalah "Moving Forward In Unity To a Peacefull and Prosperious Community" atau Melangkah Maju Dalam Sebuah Komunitas Yang Damai dan Makmur.
KTT ASEAN kali ini merupakan debut perdana Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Presiden RI ketujuh.
Presiden Joko Widowo beserta rombongan dijadwalkan tiba di Nay Pyi Taw sekitar pukul 08.00 waktu setempat setelah sebelumnya menghadiri KTT APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) di Beijing, Tiongkok.
Selepas menghadiri KTT ASEAN dan KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan menghadiri KTT G20 di Brisbane, Australia, pada 15-16 November mendatang.(Ant/Gs).

Categories: 

Ulang Tahun Emas Hari Kesehatan Nasional

Wed, 11/12/2014 - 16:18

Jakarta, 12 Nopember  - Peringatan HKN Ke-50 atau ulang tahun emas Hari Kesehatan Nasional (HKN) dimaksudkan untuk menjadikan perjalanan pembangunan kesehatan Indonesia selama setengah abad terakhir ini sebagai inspirasi untuk mempercepat terwujudnya bangsa Indonesia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, serta bermutu, produktif, dan berdaya-saing.
Tema yang diangkat dalam Hari Kesehatan ke -50 adalah Sehat Bangsaku Sehat Negeriku.
Dalam filosofi 50 Tahun HKN ini seperti dilansir laman Antaranews.com., terkandung makna semangat Promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan agar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS benar-benar diterapkan setiap waktu dan sepanjang hayat oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Upaya mewujudkan bangsa dan negeri Indonesia yang sehat sejahtera adalah tanggung jawab seluruh komponen masyarakat karena pada saat ini kita berada pada tahap di mana akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas mulai berkembang dan meningkat.
Peringatan HKN kali ini dilaksanakan secara sederhana, namun bermakna dan melibatkan publik.
Upaya ini ditujukan kepada para pengambil keputusan di jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, petugas kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, kalangan swasta/ dunia usaha, serta para penggiat dunia maya. Buku Panduan HKN ke-50 ini diterbitkan untuk dijadikan
Acuan dalam menyelenggarakan peringatan HKN Ke-50 bagi jajaran Pemerintah di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, kalangan swasta dan dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.
Peringatan HKN Ke-50 diharapkan berlangsung sukses dan terlaksana secara serentak dengan sederhana tapi meriah di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Di samping itu, peringatan HKN ke-50 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dan memperkenalkan program-program kesehatan guna mendapatkan dukungan politis serta dukungan sumber daya dari seluruh jajaran Pemerintah di Pusat dan Daerah, guna mensukseskan Pembangunan Kesehatan.(Ant/Gs).

Categories: 

Dr.Hartoyo Soehari: Pengenalan Nilai Budaya Efektif Jika Masuk Dalam Tata Nilai Birokrasi dan Pendidikan

Wed, 11/12/2014 - 08:22

Jakarta, 12 Nopember -Masuknya budaya global dalam kehidupan masyarakat sudah tak terhindarkan. Namun, hal itu tak boleh jadi alasan bagi orang Jawa untuk melupakan akar budayanya. Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr Hartoyo Soehari mengatakan, tergerusnya nilai budaya itu harus dibentengi dari keluarga.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam Kongres Kebudayaan Jawa 2014 bertema Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Jawa untuk Kejayaan Bangsa dan Negara, di Lorin Hotel, Colomadu, Karanganyar, Selasa (11/11/2014).

“Lingkungan keluarga sebagai pusat semaian pengenalan nilai-nilai budaya Jawa itu sendiri. Arahan Ibu Puan Maharani (Menko Pembanguann Manusia dan Kebudayaan) ini memang tepat untuk mengembalikan Jawane wong Jawa,” kata dia.

Hartoyo seperti dilansir portal Jogjosemar, menambahkan, pengenalan nilai itu juga akan efektif jika dimasukkan dalam tata nilai birokrasi dan pendidikan. Hal itu juga memungkinkan jangkauan yang luas.

“Namu, yang lebih penting adalah teladan dari para panutan negeri. Sebenarnya mulai lunturnya nilai Jawa itu karena memang saat ini minim sosok yang menjadi keteladanan,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Jarianto mengungkapkan, pengembangan kebudayaan di wilayahnya banyak mengambil dari ajaran Majapahit.

Dia meyakini, kerajaan yang dipimpin Hayam Wuruk itu justru telah menerapkan konsep bernegara yang mengutamakan toleransi. Hal itu penting untuk menyatukan beragam etnis yang berkembang di Jawa.

“Berdirinya Amerika Serikat itu meniru konsep bernegara Majapahit. Meski punya banyak wilayah kerajaan, tetapi Hayam Wuruk memberikan kebebasan dalam mengatur rumah tangganya. Begitupun di Jawa Timur. Meski sama-sama Suku Jawa, namun tiap daerah punya karakter sendiri. Salah satunya dari dialek bahasa,” kata dia.

Pihaknya pun berupaya mewadahi semua potensi yang ada menjadi daya tarik wisata di sana. Bahkan tahun ini ditetapkan sebagai Tahun Kebudayaan.

“Secara fisik, mungkin sulit mempertahankan Jawa tempo dulu. Namun dari sisi nilai itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan globalisasi Mungkin bentuk seninya berubah, namun nilai tetap bertahan,” ungkapnya.

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (Unes), Prof Dr Rustono menambahkan, konsep politik raja-raja Jawa sejatinya sudah menjadi bagian dari kepemimpinan Indonesia.

“Jika konsep politik dan kepemimpinan Jawa itu diterapkan, maka negara gemah ripah loh jinawi akan terwujud. Namun jika diselewengkan, hancur sudah negerinya, “ kata dia.

Kongres tersebut diselenggarakan Yayasan Studi Bahasa Jawa (YSBJ) Kanthil, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Kongres Kebudayaan yang digelar kali kedua itu berlangsung sejak Senin-Kamis (10-13/11/2014). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir dalam pembukaan kongres Senin (10/11/2014) malam. Selama kongres berlangsung, sajian seni tradisi pun ditampilkan di sela-sela sesi sidang pleno.(Js/Gs).

 

Categories: 

Menko PMK; Kartu Sakti Jokowi-JK Lanjutkan Program Terdahulu

Wed, 11/12/2014 - 07:52

Jakarta, 12 Nopember - Peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Jokowi awal November lalu, didukung oleh banyak pihak. Mayoritas publik setuju program itu sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu.

Namun, pernyataan yang tak seragam dari para menteri Kabinet Kerja terkait program itu, membuat sejumlah kalangan mempertanyakan kematangan program yang diluncurkan hanya beberapa pekan, setelah Jokowi dilantik jadi Presiden itu. Apakah ini program baru? Lantas, bagaimana payung hukumnya dan nomenklatur anggarannya? 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menjelaskan, ketiga kartu yang diluncurkan Presiden tersebut termasuk ke dalam program Keluarga Produktif sebagai upaya perlindungan sosial masyarakat. 

Puan mengatakan, program 3 kartu sakti tersebut merupakan amanat Presiden Jokowi agar masyarakat Indonesia bisa menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan, sebelum harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinaikkan. 

 

“Ketiga kartu itu merupakan kartu sakti yang merupakan janji Presiden pada waktu kampanye dulu. Kami kini berusaha merealisasikan janji-janji itu,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kepada politikindonesia,com di Jakarta, Senin (10/11/2014)

Kepada Elva Setyaningrum, putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ini bicara panjang lebar tentang apa sebenarnya program Keluarga Produktif tersebut. Ia juga menjelaskan perbedaannya dengan jaminan sosial yang sudah ada saat ini seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Nasional.

Perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini juga bicara soal payung hukum yang dipertanyakan banyak kalangan serta anggaran dana untuk membiayai program tersebut. Berikut petikan wawancaranya.

 

Apa beda  ketiga kartu ini dengan jaminan sosial yang sudah ada saat ini?

Tidak ada perbedaan dengan jaminan sosial yang sudah ada (era pemerintahan SBY-red). Namun, untuk era kepemimpinan Jokowi-JK bentuknya menjadi KIS, KIP dan KKS. 

Untuk KIP, pada tahap awal ini kami masih menyinkronkannya dengan program pemerintah sebelumnya yang masih menggunakan wajib belajar 9 tahun. Tapi, untuk tahun depan, kami juga akan menerapkan KIP kepada siswa yang membutuhkan hingga jenjang SMA.

Saat ini, kami ingin memperkenalkan dan menyosialisasikannya dulu kepada masyarakat supaya ke depannya mereka tidak bingung lagi. Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah daerah yang memiliki sistem jaminan sosial yang sama dengan KIS dan KIP milik pemerintah pusat untuk segera bersinergi, supaya tahun depan sudah bersinergi dengan baik.

 

Bagaimana tata penyaluran kartu-kartu tersebut kepada masyarakat?

KIS, KIP dan KKS akan disalurkan secara terintegrasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kantor Pos Indonesia. Semuanya akan dibagikan by name, by address. 

Jadi penyalurannya melalui satu pintu. Langkah tersebut kami terapkan untuk memotong ongkos "liar" di tengah jalan. Pemerintah ingin dengan dikeluarkan ketiga kartu tersebut tidak ada lagi kendala seperti dulu. Makanya pemerintah hanya menggunakan satu pintu saja.  Masyarakat datang ke kantor pos dan bank, tidak ada lagi pemotongan di jalan.

Penyaluran KIP dan KIS akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah sampai dengan tahun depan. Meski masih menemukan kendala, saya berharap sosialisasi ketiga kartu itu dapat dilakukan maksimal oleh seluruh kementerian terkait yang berada di bawah Kemenko PMK.

 

Siapa saja yang berhak menerima kartu sakti tersebut?

Penerima KIP, KIS, dan KKS adalah keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam waktu dekat atau untuk periode 2014-2015 setidaknya ada 86,4 juta orang yang akan menerima KIS. 

Untuk periode berikutnya, kami belum bisa memastikan berapa orang penerima KIS karena semua itu tergantung dari anggaran yang tersedia. 

Sementara, KIP diperuntukkan bagi siswa miskin. Ke depan, sasaran KIP akan ditambah lagi dari golongan anak-anak miskin tidak sekolah, dengan harapan mereka bisa bersekolah lagi. Jadi sekarang KIP bisa dinikmati siswa sekolah dan drop outpada 2015. 

Jadwal pembagian KIP harus dibarengi jadwal kurikulum baru sehingga bisa dipakai untuk membiayai siswa pada tahun ajaran baru. Dalam waktu dekat akan ada siswa di 18 provinsi yang menerima KIP.  Selanjutnya, KKS akan diperuntukkan bagi 15,5 juta keluarga prasejahtera.

 

Darimana pemerintah mengambil data penerima KIP, KIS dan KKS ini?

Data penerima yang digunakan adalah data tahun 2011.  Memang kami masih menggunakan data lama, karena pemerintah ingin kartu-kartu itu segera dinikmati masyarakat. 

Untuk KIS, pada tahap awal ini kami masih menggunakan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan KIP, menggunakan data para siswa miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima BSM. Namun, kami sudah meminta Menteri Dalam Negeri untuk meng-update data terakhir yang bisa digunakan dan teruji keakuratannya.

 

Lantas, darimana anggaran dana untuk program tersebut? 

Anggaran untuk KIS dan KIP diambil dari dana perlindungan sosial yang sudah dicadangkan oleh pemerintah dan DPR periode sebelumnya dalam APBN 2014. 

Jauh-jauh hari, kami sudah memikirkan bagaimana caranya agar setelah Pak Jokowi dilantik menjadi Presiden, program-program prioritas pemerintah di bidang ini bisa langsung dijalankan. 

Jadi, kami hanya menggunakan anggaran untuk program perlindungan sosial yang sudah ada sebelumnya. Untuk tahun depan, kami akan anggarkan lagi melalui APBN Perubahan yang mulai dibahas Januari 2015 mendatang.

 

Masih banyak yang mempertanyakan payung hukum dari program ini, apa penjelasan anda? 

Peluncuran ketiga program tersebut menggunakan payung hukum Undang-Undang APBN 2014. Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) akan segera dikeluarkan sebagai instrumen penguatnya. Inpres ini terkait dengan penunjukan Kementerian Sosial sebagai penyalur dari program-program tersebut. Jadi payung hukumnya program ini sudah jelas, maka kementerian terkait dapat segera menggulirkan program tersebut.

 

Anda adalah Menteri perempuan termuda dalam Kabinet Kerja, apa tanggapannya?

Kalaupun saya diberikan jabatan ini, saya rasa semua itu berdasarkan pertimbangan mantang Pak Jokowi. Saya merasa bangga karena sebagai seorang perempuan dipercaya memegang jabatan sebagai seorang menteri. 

Oleh karena itu, saya harus membuktikan bahwa perempuan juga mampu melakukan apapun selama mau bekerja dan memperjuangkan diri dengan sebaik-baiknya.

 

Apakah anda dipilih karena faktor kedekatan dengan Jokowi?

Saya tidak minta-minta jabatan. Tudingan bahwa saya minta jatah itu tidak benar. Lagi pula, mana bisa saya minta-minta karena itu merupakan hak prerogratif presiden. Saya juga tahu undang-undang dan konstitusi.
Memang banyak pihak yang menyoroti saya karena dianggap mendapat kemewahan politik. Padahal kedekatan saya dengan Pak Jokowi itu bukan saat mau seleksi menteri saja, kemudian dipanggil. Beliau kader PIDP sama dengan saya. Sejak beliau menjadi Walikota Solo yang juga merupakan daerah pemilihan saya, kami sudah sering berkomunikasi. 

Tak hanya saat Pak Jokowi menjadi Walikota, saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan saat pemilihan umum legislatif, serta saat hasil pemilu Presiden menyataan kemenangan Jokowi, saya intens berdiskusi dan berkomunikasi dengan beliau.(Pi/Gs).

 

Categories: 

Stan Indonesia Ramai Dikunjungi Delegasi UNESCO ESD

Tue, 11/11/2014 - 16:02

Jakarta, 11 Nopember  - Seorang wanita asal Nigeria memandangi stan Indonesia dengan wajah sangat penasaran.
Rasa penasaran tersebut berubah menjadi raut wajah gembira ketika dia bisa mendapatkan sepucuk kain ukuran sapu tangan untuk membatik.
Kain tersebut seperti dilansir laman Antaranews.com., sudah disediakan tim Indonesia pada pameran UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development (ESD), 10-12 November 2014, di Aichi-Nagoya Jepang.
Setelah mencoba sendiri melukis di atas kain tersebut Maria berkesimpulan bahwa membatik itu mudah. 
Dengan telaten tangannya menyelesaikan lukisan batik dilembar kain putih sebesar sapu tangan di hadapannya.
Tidak sampai sepuluh menit ia dapat menyelesaikan lembaran kain batiknya.
Wajah cerianya terpancar saat menunjukkan hasil membatik kepada panitia yang memandunya.
Dalam World Conference ESD kali ini stan Indonesia paling ramai dikunjungi di antara stan negara lainnya.
Stan Indonesia menawarkan pojok membatik dan pojok membuat topeng dari kayu. Semua mendapat perhatian yang antusias.
Tentunya hal ini membuat puas dan senang ketua tim pameran Indonesia Noor Endah.
Selain ketua tim, Noor Endah juga merupakan koordinator ESD KNIU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Noor Endah mengatakan, memang inilah tujuan pameran kali ini. "Agar budaya Indonesia bisa lebih dikenal luas oleh negara lain", ujarnya.(Ant/Gs).
 

Categories: 

Dana KIP Sudah Masuk ke Kemensos

Tue, 11/11/2014 - 15:57

Jakarta, 11 Nopember  - Penyaluran bantuan kepada siswa miskin tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, penyaluran dana yang termasuk ke dalam kategori dana bantuan sosial  dipusatkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Mendikbud Anies Baswedan seperti dilansir laman Antaranews.com., mengatakan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kementerian Keuangan sudah masuk ke Kemensos.
“Saya sudah terima laporan Senin (10/11/2014) lalu bahwa dananya sudah masuk ke Kemensos,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
 
Menurut Mendikbud, sumber dana bantuan sosial dari masing-masing kementerian tetapi eksekusinya di Kemensos.
“Kalau dulu kita terlibat, sekarang kita hanya menyiapkan data,” ujarnya.
 
Mendikbud mengatakan, salah satu bantuan sosial yang bersumber dari Kemendikbud adalah KIP.
Dalam pengelolaanya, kata dia, dana untuk KIP dialokasikan langsung oleh Kementerian Keuangan dengan mengambil pos-pos yang terkait.
“Saat ini pos yang tersedia adalah bantuan siswa miskin (BSM),” katanya.
 
Menteri Anies menyebutkan, berdasarkan data Kemendikbud jumlah penerima bansos yang ada saat ini sebanyak 12,8 juta orang, sedangkan proyeksi data penerima KIP sebanyak 18 juta orang.
 
“Data tersebut merupakan gabungan antara data Kemendikbud dengan data yang dimiliki kementerian lain,” katanya.
 
Konsep KIP, kata Mendikbud, akan menjangkau masyarakat prasejahtera baik yang berada di sekolah maupun yang di luar sekolah.
Dia menjelaskan, anak yang berada di luar sekolah ini seperti anak jalanan, anak yatim yang berada di yayasan yatim piatu, maupun anak-anak yang berada di sekolah yang tidak tercatat di kementerian.(Ant/Gs).
 

 

Categories: 

Menko PMK Menerima Menristek dan Perguruan Tinggi

Tue, 11/11/2014 - 15:50

Jakarta, 11 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengadakan pertemuan dengan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, M. Nasir, Selasa (11/11/2014) di ruang kerja Menko PMK, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menristekdikti menuturkan, salah satu program unggulan yang akan dikerjakan oleh kementeriannya adalah terkait dengan beasiswa untuk pelajar yang tidak mampu.
Menurutnya, seperti dilansir Laman Vivanews.com,  pihaknya akan memperluas penanganan tentang beasiswa itu. Terutama untuk pelajar yang berprestasi tapi kekurangan biaya. Kata dia, dengan beasiswa sendiri nantinya apabila sudah memiliki tenaga ahli akan bermanfaat untuk riset teknologi.
"Beasiswa jalan terus, sekarang kami ingin memperluas penanganan tentang beasiswa," kata Nasir saat ditemui di Kantor Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta..
Nasir menuturkan, terkait dengan target perluasan beasiswa itu kementerian yang dipimpinnya selalu berkoordinasi dengan Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.
Sebab, menurut dia, data-data ada di kementerian tersebut, sehingga perlu koordinasi yang intensif supaya beasiswa yang diberikan tidak salah sasaran. Sebab, beasiswa itu diutamakan untuk orang yang kurang mampu tetapi memiliki semangat maju.
"Karena orang miskin juga wajib mendapatkan pendidikan," terangnya.
Selain itu, menurut Nasir, kementeriannya selalu berkoordinasi dengan Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan terkait dengan perluasan beasiswa itu.
"Dengan pendidikan menengah koordinasi tetap berjalan. Kami ingin sempurnakan," terangnya. (Vn/Gs).
 

 

 

Categories: 

Menko PMK Menerima Menristekdikti M. Nasir

Tue, 11/11/2014 - 13:08

Jakarta, 11 Nopember - Menko PMK Puan Maharani (ketiga kanan) menerima Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kedua kiri), Selasa (11/11/2014) di ruang kerja Menko PMK, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Turut mendampingi Menko PMK, Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo (kanan), Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono (kedua kanan) dan Utut Adianto (kiri). (Gs).

Categories: 

Menko PMK Beraudiensi Dengan Badan Perfilman Indonesia

Tue, 11/11/2014 - 11:51

Jakarta, 11 Nopember - Menko PMK Puan Maharani (tengah) menerima Pengurus Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang diketuai Alex Komang (keempat kanan), Selasa (11/11/2014) di ruang Rapat Menko, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut Menko PMK didampingi Utut Adianto (ketiga kiri), Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz (kedua kiri). Sedangkan dari BPi hadir antara lain Kamma Atmojo (ketiga kanan), Embie C. Noer (kedua kiri), Erlan Basri (kiri) , Robby Estanto dan Edwin Nazir. (Gs).

Categories: 

Menko PMK menerima Dirut BRI

Tue, 11/11/2014 - 10:53

Jakarta, 11 Nopember - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kanan) menerima Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (Dirut BRI), Sofyan Basyir (kiri), Selasa (11/11/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Categories: 

Menko PMK Menerima KPAN

Tue, 11/11/2014 - 10:47

Jakarta, 11 Nopember - Menko PMK Puan Maharani ( kedua kiri) menerima Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) Kemal Siregar (ketiga kiri). Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK selaku Ketua KPAN didampingi Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kesehatan, kependudukan dan KB, Rachmat Sentika (kiri) dan pejabat lainnya. (Gs).

Categories: 

Belum Dapat Kartu Sakti, Pemerintah Jamin Kartu Lama Berfungsi

Tue, 11/11/2014 - 08:13

Jakarta, 11 Nopember - Penyebaran 3 kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih belum merata. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menjelaskan, bagi masyarakat yang belum mendapat kartu sakti jangan resah, karena berbagai jaminan kesejahteraan yang diberikan di masa Presiden SBY masih berfungsi.
"Memang sampai saat ini sejak di launching belum bisa dilakukan secara menyeluruh seperti yang kami rencanakan, banyak proses yang harus kami lakukan di lapangan," tutur Puan di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (10/11/2014).
"Selama kartu ini belum bisa dinikmati secara merata karena harus dilakukan bertahap, kami berharap dalam masa transisi ini semua kartu yang lama masih bisa dinikmati oleh masyarakat," tambahnya.
Menko PMK, seperti dilansir laman Liputan6.com.,  menjelaskan penyebaran distribusi dilakukan secara hati-hati. Pemerintah memastikan hak masyarakat untuk menerima fasilitas negara ini tak akan terhalang, tapi Puan menegaskan hal itu tak boleh menyalahi aturan.
"Bagaimana pelaksanaan kelanjutannya di lapangan. Ini untuk mensinkronkan dan mensinergikan dengan lembaga terkait, bahwa apa yang kami lakukan ini tidak menyalahi aturan, kemudian bisa langsung dinikmati masyarakat, tidak ada hal-hal yang membuat masyarakat tidak bisa menerima fasilitas yang disediakan negara," tandas Puan.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menambahkan, kartu jaminan di masa pemerintahan lalu, pada dasarnya tak beda dengan 3 kartu sakti yang baru.
"Kami beri penegasan, jangan ada yang khawatir karena belum terima KKS. Itu ada JKN. Jangan khawatir belum terima KIP ada BSM dan BOS. KKS ada BPJS. Mereka harus merasa aman dengan perlindungan sosial yang pernah diterima," tandas Khofifah. (L6c/Gs).

Categories: 

Menko PMK: JKN dan BSM Masih Dapat Digunakan

Tue, 11/11/2014 - 07:43

Jakarta, 11 Nopember -  Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih dapat digunakan. Kartu-kartu lama tersebut masih dapat digunakan hingga warga menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 
"Kami menegaskan kartu-kartu yang lama masih bisa dipergunakan sampai mereka menerima KIS dan KIP. KIS  adalah kartu Jamkesmas atau JKN yang merupakan suatu program BPJS, selama belum menerima KIS mereka tetap bisa menggunakan kartu BPJS, atau Jamkesmas atau JKN yang mereka terima," kata Puan di Kantor Wakil Presiden, Senin (10/11/2014).
Puan seperti dilansir laman Republika Online, menjelaskan, warga akan tetap mendapatkan pelayanan dari kartu-kartu lama dari pemerintahan sebelumnya. Lanjutnya, program KIP ini merupakan lanjutan dari program pemerintahan sebelumnya.
Ia pun mengatakan sulit mengganti seluruh kartu sebelumnya dengan kartu sakti Jokowi dalam waktu singkat. Puan menyatakan pembagian kartu sakti Jokowi ini belum disebarkan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pemerintah akan memastikan proses pembagian kartu tersebut tidak menyalahi aturan dan mekanisme. Puan juga menyebut penyebaran kartu ini membutuhkan waktu lebih dari dua bulan. "Perlu waktu, tidak cukup dua bulan. Nanti sampai tahun depan, kita lagi mengolah datanya, kira-kira diperlukan berapa lama," katanya.
Sasaran program Jokowi ini sebelumnya diklaim lebih banyak dibandingkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada pemerintahan sebelumnya. Baik Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar merupakan program unggulan Jokowi-JK.(Rol/Gs).

Categories: 

Audiensi dengan Dubes India untuk Indonesia

Mon, 11/10/2014 - 15:50

Jakarta, 10 November 2014 - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, didampingi Sesmenko PMK Sugihartatmo dan Staf Khusus Menteri Arif Sudimanta, melakukan audiensi dengan Dubes India untuk Indonesia Mr. Gurjit Singh di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. (ole)

Categories: 

Tes Wawancara Seleksi CPNS Tahun 2014

Mon, 11/10/2014 - 15:37

Jakarta, 10 November 2014 - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengadakan tes wawancara seleksi CPNS formasi TA 2014 di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. (barry)

Peserta yang mengikuti tes wawancara ini sebanyak 105 untuk 36 formasi yang tersedia. tes akan dilaksanakan selama 3 hari dari hari senin 10 November 2014 s.d. Rabu 12 November 2014.

Categories: